Dalam menjalankan suatu bisnis, tentunya etika sangat diperlukan. Tapi tidak jarang etika bisnis sering kali dilanggar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam dunia bisnis berbagai jenis masalah etika bisnis dapat terjadi contohnya yaitu penipuan, paksaan, pencurian, penyuapan, diskriminasi, dan lain-lain.

Etika Bisnis dari Kasus Kenaikan Tarif Listrik Sepihak oleh PT PLN Beberapa Waktu Yang Lalu adalah sebagai berikut:

Pelanggaran etika bisnisnya

Dari kasus kenaikan tarif listrik sepihak oleh PT PLN dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini PT PLN telah melanggar etika bisnis yang berkaitan dengan transparansi informasi kepada masyarakat. Merekapun sepertinya lebih memilih untuk tidak mengaplikasikan teori etika Utilitarianisme (memberi manfaat untuk banyak orang, kebahagiaan terbesar yang dirasakan jumlah orang terbesar).

Tanggapan atas pelanggaran etika bisnisnya

Seperti yang kita ketahui Rakyat Indonesia saat ini sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah wabah virus corona yang telah dinyatakan sebagai pandemic dunia. Banyak sekali masyarakat yang harus penurunan penghasilannya dan bahkan kehilangan pekerjaannya akibat kebijakan Lock Down Mandiri yang resmi dianjurkan pemerintah untuk memerangi virus corona ini. Selama masa Lock Down otomatis keleluasaan masyarakat untuk mencari uang atau bekerja terutama bagi masyarakat yang berada di zona merah sangat terbatas. Ada baiknya selama masa Lock Down Mandiri ini  PT PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara memberikan keringanan kepada semua Masyarakat Indonesia.

Di negara-negara Maju seperti Jepang, Pemerintahnya rela berhutang untuk memberikan jaminan hidup kepada masyarakatnya selama diberlakukannya Lock Down di negara mereka itu yang menurut informasi yang kami peroleh bahwa besaran jaminan atau tunjangan hidup tersebut sebesar Rp 30 Juta per bulan untuk semua Warga Negara Jepang dan juga untuk Warga Negara Asing yang menetap di Jepang secara resmi (seperti pelajar). Berbeda dengan di Jepang, Pemerintah Indonesia tidak melakukan hal itu dengan berbagai macam alasan. Nah kenapa tidak Pemerintah menggunakan PT PLN sebagai wadah untuk meringankan beban hidup Masyarakat khususnya selama pandemic corona ini berlangsung dengan cara memberikan subsidi bukan malah sebaliknya yaitu terkesan menaikan tarif dasar listrik secara sepihak. Walaupun setelah dibaca kembali pada artikel lain bahwa pihak PT PLN sama sekali tidak melakukan penaikan tarif dasar listrik secara sepihak kepada masyarakat. Kenaikan listrik yang dirasa sangat berat oleh masyarakat indonesia itu sudah mereka samakan dengan prosedur yang dilakukan di seluruh dunia (rapelan tagihan listrik beberapa bulan).

Seandainya Masyarakat Indonesia diberikan transparansi informasi yang jelas sebelum datangnya tagihan listrik kepada mereka tentu tidak akan banyak keluh kesah yang disampaikan masyarakat Indonesia. Mungkin mereka pun mau tidak mau akan paham dan menyiapkan dana khusus / darurat jauh-jauh hari untuk membayar tagihan listrik mereka.

Saran terhadap pelanggaran etika bisnis

Di masa serba sulit seperti sekarang ini, sangat penting adanya keterbukaan dan transparansi dalam berbagai hal yang berkenaan dengan biaya hidup masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Terlebih PT PLN adalah usaha yang memonopoli listrik di negara kesatuan republic Indonesia ini. Jadi mau tidak mau seluruh rakyat Indonesia bergantung pada PT PLN tidak ada pilihan lain supaya mereka masih bisa merasakan manfaat listrik. Kalaupun tidak mau memberikan subsidi tarif dasar listrik kepada Masyarakat, janganlah Masyarakat Indonesia ini dibuat bingung dan kaget seperti kejadian ini. Gunakan media pemerintahan untuk mengumumkan dan mensosialisasikan semua kebijakan yang nantinya dirasa akan berdampak pada ketidaksiapan masyarakat.

Jangan lupa untuk share artikel ini ke semua akun media sosial kalian ya supaya kami selalu bersemangat dalam menyajikan informasi yang bermartabat kepada para pembaca setia kami di manapun kalian berada setiap harinya.